MINUT, SULUTBASUARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune J. E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menerima apresiasi luar biasa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas komitmen dan langkah progresif dalam penertiban dan penyelamatan aset daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsub) Wilayah IV KPK, Andy Purwana, saat kunjungan kerjanya ke Minut pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Kasatgas Korsub Wilayah IV KPK, Andy Purwana, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (Kaltara), menilai Pemkab Minut menunjukkan progres yang sangat signifikan, terutama dalam upaya penyelamatan aset.
“Beliau tadi menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Beliau menilai bagaimana Minahasa Utara yang kebetulan dari sejak kepemimpinan kami, saya dan Pak Wakil, di periode pertama dan memasuki menjelang satu tahun di periode kedua. Mereka menyampaikan, sungguh Minahasa Utara progresif sekali, sangat luar biasa,” ungkap Bupati Joune Ganda mengutip pernyataan Kasatgas KPK.
Menurut Bupati Joune Ganda, kunjungan spesial KPK ini bertepatan dengan acara penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari sejumlah pengembang (developer) perumahan kepada Pemkab Minut, dengan total nilai aset mencapai hampir Rp41 miliar.
Penyerahan BAST PSU senilai hampir Rp41 miliar ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Minut yang dinilai KPK sebagai upaya luar biasa yang jarang terjadi di daerah lain.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa penertiban aset-aset yang menjadi kewajiban developer untuk diserahkan kepada pemerintah ini akan terus digalakkan.
“Totalnya hampir 41 miliar. Ini juga adalah, mohon maaf, ini juga adalah yang pertama sebelumnya tidak pernah dilakukan. Nah, kita sekarang tertibkan. Aset-aset yang menjadi kewajiban dari developer untuk diserahkan kepada pemerintah yang akan menjadi hak kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kita minta untuk diserahkan,” tegas Bupati Joune Ganda.
Bahkan, Bupati secara terbuka menyatakan akan memproses hukum developer yang tidak kooperatif atau terbukti “nakal”, seperti kasus aset sarana prasarana umum yang seharusnya milik Pemkab justru dijual.
“Developer-developer yang tidak menyerahkan, saya proses hukum. Itu menjadi hak dan kewajiban dari developer untuk diserahkan kepada pemerintah, karena itu juga tanggung jawab yang harusnya memang menjadi fasilitas umum. Dia tidak boleh memanfaatkan untuk menjadi bisnisnya dia,” tandas Bupati.
Selain penyelamatan aset, KPK juga memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat daerah Minut yang dinilai sudah sangat progresif, terutama dalam pola penempatan dan proses manajemen ASN yang sesuai tahapan, menanggapi isu lama seperti jual beli jabatan.
“Mereka sudah menyampaikan, Minahasa Utara ini sangat progresif. Mereka melihat ada perubahan yang sangat signifikan sehingga mereka berharap bahwa kita harus mempertahankan ini,” jelas Bupati Joune Ganda.
KPK berharap Minahasa Utara dapat menjadi contoh atau motor penggerak bagi daerah lain dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebelumnya, Kasatgas Korsub Wilayah IV KPK, Andy Purwana, secara khusus memuji kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minut di bawah pimpinan Kepala Badan (Kaban), Carla Sigarlaki. “Kami apresiasi dengan kinerja Pemkab Minut dalam pengelolaan aset. Itu kami apresiasi, Bu Carla salah satu yang paling sering lapor serta konsultasi terkait pengamanan aset dan kami terima,” kata Andy Purwana, sembari mengingatkan bahwa aset hilang berarti terjadi kerugian keuangan negara atau korupsi.
(JEMMY)
