SULUTBASUARA.COM Cikarang – Kongres PWI Persatuan yang digelar di BPPTIK, Komdigi, Cikarang, Jawa Barat, Jumat-Sabtu (29-30/8/2025), berhasil menjadi tonggak bersejarah bagi organisasi pers tertua di Indonesia.
Acara yang mengusung jargon “Bangkit Bersatu” ini secara tegas mengakhiri dualisme kepengurusan yang merusak PWI selama hampir dua tahun.
Poin paling krusial dari kongres ini adalah deklarasi resmi yang meniadakan seluruh kepengurusan PWI berstatus Pelaksana Tugas (Plt) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Suasana kongres yang penuh keakraban pada malam pembukaan langsung berlanjut ke sesi penandatanganan pakta integritas. Intinya, para peserta penuh yang mewakili 38 provinsi ditambah pengurus khusus dari Solo berkomitmen untuk menyatukan kembali PWI.
Hal ini menandai berakhirnya konflik antara PWI hasil Kongres Bandung (25-26 September 2023) di bawah pimpinan Hendry Ch. Bangun dan PWI hasil KLB (18 Agustus 2024) di bawah Zulmansyah Sekedang.
Zulkifli Gani Oto, Ketua Steering Committee (SC), dengan tegas menyatakan, “Kongres PWI Persatuan ini dilaksanakan untuk mempersatukan kembali keutuhan PWI sebagai organisasi pers tertua di Indonesia.
Tidak ada lagi namanya Plt PWI di Indonesia. Yang sah adalah PWI hasil konferensi, sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).”
Pernyataan ini langsung disahkan setelah deklarasi yang menyatakan kepengurusan PWI Pusat pimpinan Hendry Ch. Bangun dan Zulmansyah Sekedang resmi demisioner.
Dengan demikian, seluruh pengurus Plt di daerah pun secara otomatis dinyatakan tidak berlaku. Ini adalah pukulan telak bagi pihak yang selama ini mengklaim kepengurusan sah berdasarkan status Plt.
Kongres ini memuncak pada hari kedua dengan pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat periode 2025-2030. Total 87 suara diperebutkan. Hasilnya, Akhmad Munir memenangkan pertarungan sengit dengan perolehan 52 suara, mengalahkan Hendry Ch. Bangun yang hanya meraih 35 suara. Sementara itu, posisi Ketua DK PWI Pusat dimenangkan oleh Atal S. Depari dengan 44 suara, mengungguli Sihono yang memperoleh 42 suara.
Ketua PWI Sulawesi Utara, Drs. Voucke Lontaan, yang hadir sebagai peserta penuh, mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak yang masih menganggap dirinya sebagai Plt. Ia merasa heran masih ada klaim bahwa kemenangan Akhmad Munir didukung oleh Plt Ketua PWI Sulut versi KLB.
“Sudah jelas-jelas pada Kongres PWI Pusat Persatuan dinyatakan PWI menyatu, tidak ada lagi kepengurusan Plt PWI di Indonesia,” tegas Voucke. Lanjut kata Vouke, Yang diundang jadi peserta penuh itu saya, mencoblos di bilik suara calon Ketum PWI Pusat juga saya. Kenapa masih ada yang menyatakan diri Akhmad Munir menang karena didukung Plt? Ini aneh.”
Voucke, yang menjabat Ketua PWI Sulut selama dua periode, mengingatkan bahwa PWI adalah organisasi profesi yang harus menjadi mitra pemerintah sekaligus tetap melakukan kontrol sosial secara independen.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi, termasuk bagi calon pengurus PWI di masa depan, yang harus memenuhi syarat ketat: anggota biasa PWI aktif, memiliki kompetensi utama, dan tidak tercatat sebagai pengurus partai politik.
Kongres PWI Persatuan di Cikarang ini tidak hanya mengakhiri babak kelam dualisme, tetapi juga membuka lembaran baru yang lebih kuat dan bersatu untuk PWI, organisasi yang kini kembali sah dan diakui secara penuh.
(*/JEMMY)
