MINAHASA UTARA – Suasana Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) pada Senin (20/4/2026) terasa berbeda. Di bawah langit mendung yang menyelimuti perkantoran pemkab, Bupati Joune Ganda memberikan arahan yang melampaui sekadar instruksi birokrasi. Ia berbicara tentang “Kompas Kemanusiaan” sebagai dasar pelayanan publik.
Dalam pidatonya yang lugas namun emosional, Bupati Joune Ganda mengingatkan seluruh jajaran OPD, ASN, hingga tenaga P3K termasuk yang berstatus paruh waktu bahwa masyarakat adalah pusat dari segala kebijakan.
“Fokus kita jelas: melayani masyarakat. Itu bukan hanya tugas yang tertera di atas kertas, tapi tanggung jawab utama yang harus dijalankan dengan hati dan pendekatan kekeluargaan,” tegas Joune di hadapan barisan aparatur.
Di tengah seruan pengabdian tersebut, Joune Ganda juga bersikap transparan mengenai kondisi “dapur” keuangan daerah. Ia mengakui bahwa Minahasa Utara tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat.
Kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memberikan tekanan besar pada ruang gerak pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Namun bagi Joune, keterbatasan anggaran bukanlah alasan untuk jalan di tempat. Justru dalam kondisi sulit ini, akurasi kebijakan diuji.
Menyiasati anggaran yang terbatas, Bupati mendorong sistem penyaringan program yang lebih ketat dan terukur. Ia menekankan pentingnya mekanisme berjenjang, mulai dari Musrenbang tingkat Desa hingga Kabupaten.
“Tingginya antusiasme warga untuk membangun daerah harus kita imbangi dengan filter yang tepat. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus, maka kita harus memilih yang paling mendesak,” tambahnya.
Secara khusus, Bupati memberikan mandat kepada para camat untuk lebih proaktif di lapangan. Camat diminta tidak hanya duduk di balik meja, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Camat harus lebih dekat dengan Hukum Tua (Kepala Desa) dan warga. Serap keluhan mereka, saring kebutuhannya, dan tentukan mana yang harus didorong masuk penganggaran karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Joune menutup arahannya.
Melalui pesan ini, Bupati Minut ingin memastikan bahwa meski pembangunan fisik mungkin sedikit melambat karena faktor fiskal, kualitas pelayanan kemanusiaan tidak boleh berkurang sedikit pun.
(JM)
