JAKARTA – Hotel Raffles Jakarta menjadi saksi bisu diskusi hangat dalam Rapat Dewan Pengurus (RDP) I Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2026, Kamis (5/3/2026). Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial bagi 416 kabupaten di Indonesia untuk menyuarakan keresahan dan aspirasi mereka langsung ke jantung pemerintahan.
Dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Apkasi, DR.Joune Ganda, rapat ini menjadi ajang tindak lanjut dari Rakornas Batam yang digelar Januari lalu. Turut hadir memberikan dukungan penuh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, yang sejak awal pembukaan oleh Ketua Umum Apkasi, Bursa Sarnubi, terus menyimak poin-poin krusial daerah.
Setidaknya ada 20 persoalan mendesak yang dibedah dalam forum tersebut. Isu-isu yang dibahas mencakup spektrum yang luas dan menyentuh aspek fundamental pembangunan, di antaranya:
Tata Kelola Pemerintahan: Penguatan birokrasi yang lebih responsif.
Ekonomi & Hilirisasi: Percepatan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Budaya & Sosial: Pelestarian kearifan lokal di tengah modernisasi.
Program Prioritas: Sinkronisasi agenda Asta Cita, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan Koperasi Merah Putih.
Hasil dari diskusi maraton ini adalah lahirnya 20 rekomendasi penting yang disepakati bersama. Namun, Sekjen Apkasi Joune Ganda menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hasil rapat ini hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja birokrat.
”Rekomendasi ini tidak akan berhenti sebagai dokumen semata. Kami akan segera menyampaikannya kepada Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Kami pastikan setiap poin akan dikawal serius oleh bidang-bidang terkait di internal Apkasi sampai ke pengambil keputusan,” tegas Joune Ganda usai rapat
Setelah tensi diskusi yang cukup tinggi, rangkaian acara ditutup dengan suasana yang jauh lebih cair. Para kepala daerah bersantap buka puasa bersama dengan Mendagri Tito Karnavian dan Mendes PDT Yandri Susanto.
Momen hangat ini seolah menjadi simbol sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, hasil dari “Meja Jakarta” ini dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat di pelosok nusantara, mulai dari pesisir hingga pegunungan di seluruh kabupaten Indonesia.
(*/JM)
